NTB Terbitkan Izin Eksplorasi Pasir untuk Reklamasi Benoa

 Jagat News

NTB Terbitkan Izin Eksplorasi Pasir untuk Reklamasi Benoa

Sejumlah warga yang tergabung dalam Solidaritas untuk Teluk Benoa membawa poster penolakan saat melakukan unjuk rasa di depan gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, 15 September 2015. TEMPO/Dian Triyuli Handoko


TEMPO.CO, Mataram – Pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeluarkan izin eksplorasi pasir laut untuk keperluan reklamasi di Benoa Bali. Izin tersebut diberikan kepada PT Timur Sukses Bersama dan PT Dinamika Atria Raya guna mendapatkan masing-masing 10 juta kubik di area 1.000 hektar di laut Sekotong Kabupaten Lombok Barat dan 1000 hektar di Selat Alas Kabupaten Lombok Timur.

Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Ridwan Syah menjelaskan adanya izin eksplorasi tersebut. “Mereka diberikan kesempatan menyusun analisa mengenai dampak lingkungan (amdal),” kata Ridwan Syah, Rabu 18 November 2015. Ridwan menjelaskan masalah perizinan ini mewakili Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi sewaktu diminta konfirmasinya di ruang tunggu kantor Gubernur NTB.

Selama tiga bulan, mereka diminta untuk melakukan eksplorasi untuk menyelidiki volume dan ketebalan pasirnya. Sedangkan masyarakat diberikan kesempatan melakukan uji publik terhadap dampak lingkungan. “Juga melibatkan tim akademisi da Kementerian Lingkungan Hidup,” ujar Ridwan.

Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid hanya menyebutkan bahwa kewenangan ada di Pemerintah Provinsi NTB. “Masalah pengawasan, belum ada kordinasi dari Pemprov ke Pemerintah Kabupaten Lombok Barat,” ucap Fauzan.

Izin eksplorasi tersebut ditentang oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KTNI) NTB. Kordinatornya Amin Abdullah sudah menyatakan tidak boleh terjadi pengerukan dan penyedotan pasir laut yang akan dilakukan selama lima tahun. “Dampaknya terlalu besar,” kata Amin Abdullah yang sehari-hari dikenal sebagai ketua Lembaga Pengembangan Sumber Daya Nelayan.

Menurutnya, ia mengetahui membaca izin yang diberikan bukan masing-masing 10 juta kubik tetapi di Selat Alas diberikan hingga 60 juta kubik. Sewaktu dilakukan konsultasi publik oleh PT Dinamika Atria Raya,7 November 2015 lalu, empat kepala desa dari wilayah pesisir Lombok Timur yaitu Tanjung Luar, Pulau Maringkik, Ketapang Raya dan Pijot Utara sudah menyatakan penolakan.

Kepala Divisi Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB Jhony Suryadi mengatakan terjadi kekeliruan pemberian izin tersebut. “Tidak ada keterbukaan sosialisasi. Harus jelas dampak lingkungan dan terhadap nelayan di sana,” ucapnya. Apalagi, perairan Sekotong adalah area kawasan pariwisata Lombok Barat. Ia meminta dilakukan uji publik secara terbuka.

SUPRIYANTHO KHAFID

Source link

Related Posts

Leave a Reply